Mengurus KKPRL (Kesepakatan Kerjasama Pengusahaan Ruang Laut) atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut di Indonesia dapat menjadi proses yang rumit dan memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui beberapa hal yang perlu Anda ketahui sebelum mengurus KKPRL atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut di Indonesia.

1. Mengerti Peraturan dan Prosedur yang Berlaku

Pertama-tama, Anda perlu memahami peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mengurus KKPRL atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut di Indonesia. Peraturan ini dapat berbeda-beda tergantung pada jenis kegiatan yang akan dilakukan dan lokasi yang dipilih. Beberapa peraturan yang terkait diantaranya adalah Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomo 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Peraturan Menteri KP no 31 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan Dan Perikanan dan lain sebagainya.

2. Mencari Informasi yang Tepat

Selanjutnya, Anda perlu mencari informasi yang tepat tentang KKPRL atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut di Indonesia. Informasi ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti website resmi pemerintah, dokumen yang relevan, dan sumber daya lainnya.

3. Mengidentifikasi Lokasi yang Tepat

Ketiga, Anda perlu mengidentifikasi lokasi yang tepat untuk kegiatan pemanfaatan ruang laut Anda. Lokasi ini harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan dan prosedur yang berlaku. Untuk dapat mengatahui apakah lokasi yang akan gunakan atau mohonkan KKPRL nya, Anda harus mengetahui zona pemanfaatan ruang beserta arah pemanfaatannya tentang kegiatan yang boleh dilaksanakan, tidak boleh dilaksanakan atau diperbolehkan setelah mendapat persetujuan / izin. Dalam hal ini Sidesky siap untuk mengidentifikasi sedari awal, lokasi Anda berada dalam zona apa dan arah pemanfaatannya seperti apa untuk bisnis Anda.

4. Menghitung Biaya yang Diperlukan

Keempat, Anda perlu menghitung biaya yang diperlukan untuk mengurus KKPRL atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut di Indonesia. Biaya ini dapat meliputi biaya administrasi, biaya teknis, dan biaya lainnya. Selain biaya yang perlu Anda keluarkan untuk pembayaran PNBP, Anda juga perlu siapkan biaya untuk survey akuisisi data atau analisa data untuk keperluan penyusunan dokumen. Konsultasikan bagaimana Anda bisa mengefisiensikan biaya Anda untuk pengurusan dokumen KKPRL kepada Kami.

5. Mengerti Konsekuensi yang Dapat Terjadi

Terakhir, Anda perlu mengerti konsekuensi yang dapat terjadi jika KKPRL atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut di Indonesia tidak dipenuhi. Konsekuensi ini dapat berupa denda, pembatalan kegiatan, dan lain-lain. Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah sangat tegas menindak pelaku usaha yang tidak mentaati peraturan penataaan ruang laut sebagai contoh kasus pagar laut yang ramai diusut pada November 2024.

Dengan mengetahui 5 hal yang perlu Anda ketahui sebelum mengurus KKPRL atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut di Indonesia, Anda dapat memastikan bahwa proses pengurusan KKPRL atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut di Indonesia berjalan lancar dan efisien.