Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki tantangan sekaligus potensi besar dalam hal konektivitas. Untuk menghubungkan ribuan pulau dari Sabang hingga Merauke, infrastruktur telekomunikasi dan kelistrikan sangat bergantung pada jaringan kabel bawah laut. Namun, penggelaran infrastruktur di dasar laut tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Pemerintah telah menetapkan regulasi yang ketat guna memastikan keseimbangan antara pembangunan infrastruktur, pelestarian lingkungan perairan, serta menghindari konflik tata ruang dengan sektor lain seperti pelayaran, perikanan, dan pertambangan.

Salah satu perizinan dasar paling krusial yang wajib dikantongi oleh setiap badan usaha sebelum menggelar kabel bawah laut adalah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut atau yang lebih dikenal dengan singkatan KKPRL. Dokumen ini merupakan syarat mutlak yang menggantikan rezim Izin Lokasi Perairan pada peraturan sebelumnya. Tanpa adanya KKPRL, seluruh tahapan perizinan lanjutan tidak akan dapat diproses, dan kegiatan penggelaran kabel bawah laut dianggap ilegal serta berpotensi dikenakan sanksi administratif hingga pidana.

Bagi para pelaku usaha di sektor telekomunikasi, penyedia jaringan internet (ISP), maupun sektor energi kelistrikan, memahami cara pengurusan KKPRL untuk kabel bawah laut adalah sebuah keharusan. Artikel ini akan membahas secara komprehensif mengenai apa itu KKPRL, dasar hukum yang mengaturnya, rincian persyaratan dokumen, hingga tahapan prosedur pengurusaya melalui sistem OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach).

Apa Itu KKPRL dan Mengapa Sangat Penting?

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) adalah dokumen kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan Rencana Tata Ruang (RTR) atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Sederhananya, KKPRL adalah “tiket masuk” atau izin prinsip tata ruang yang menyatakan bahwa koordinat atau rute kabel bawah laut yang Anda rencanakan telah sesuai dengan peruntukan zona laut yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pentingnya KKPRL bagi proyek kabel bawah laut didasari oleh tingginya kompleksitas pemanfaatan ruang di perairan Indonesia. Ruang laut digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan. Ada jalur pelayaran kapal komersial, area latihan militer, zona tangkap nelayan tradisional, kawasan konservasi terumbu karang, hingga area tambang lepas pantai (offshore). Jika kabel bawah laut digelar tanpa analisis tata ruang yang baik, risiko kabel terputus akibat jangkar kapal, jaring trawl, atau merusak ekosistem laut yang dilindungi akan sangat tinggi.

Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggunakan instrumen KKPRL untuk mengevaluasi, menata, dan memberikan persetujuan titik-titik koordinat mana saja yang aman dan legal untuk dilalui oleh kabel bawah laut. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah yang telah menetapkan koridor khusus melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut nasional.

Dasar Hukum Pengurusan KKPRL Kabel Bawah Laut

Sebelum melangkah ke persyaratan dan tata cara, penting untuk mengetahui landasan hukum yang memayungi kewajiban pengurusan KKPRL. Beberapa regulasi utama yang menjadi rujukan aktual saat ini antara lain:

• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
• Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Regulasi ini merupakan turunan langsung dari UU Cipta Kerja yang mengatur integrasi tata ruang darat dan laut.
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut. Ini adalah petunjuk teknis paling detail mengenai bagaimana KKPRL diajukan, dievaluasi, dan diterbitkan.
• Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut. Aturan ini memuat peta koridor resmi yang harus diikuti oleh perencana rute kabel.
• Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaaegara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Persyaratan Dokumen Pengurusan KKPRL Kabel Bawah Laut

Proses pengurusan KKPRL membutuhkan persiapan dokumen yang sangat matang. Kekurangan atau kesalahan dalam penyusunan dokumen adalah penyebab utama lamanya proses evaluasi atau bahkan penolakan dari pihak kementerian. Dokumen persyaratan secara umum dibagi menjadi dua kategori, yakni persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

1. Persyaratan Administratif

Persyaratan administratif bertujuan untuk memverifikasi legalitas badan usaha yang bertindak sebagai pemrakarsa kegiatan. Dokumen yang wajib disiapkan meliputi:

• Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh sistem OSS. Pastikan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang tertera pada NIB sesuai dengan kegiatan telekomunikasi atau transmisi tenaga listrik.
• Akte Pendirian Perusahaan beserta perubahaya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang berstatus aktif dan valid.
• Surat Kuasa bermaterai jika pengurusan dokumen dikuasakan kepada pihak ketiga atau konsultan perizinan.
• KTP daPWP jajaran Direksi atau penanggung jawab perusahaan.

2. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis merupakan inti dari pengajuan KKPRL. Dokumen teknis ini akan dievaluasi secara mendalam oleh Direktorat Perencanaan Ruang Laut KKP dan lintas kementerian. Pemrakarsa harus menyusun proposal teknis yang berisi sekurang-kurangnya:

• Peta Rencana Lokasi: Peta ini harus dibuat dengan kaidah kartografi yang benar, menampilkan poligon atau garis trase kabel bawah laut lengkap dengan titik-titik koordinat geografis yang menggunakan sistem referensi WGS 84. File spasial (shapefile/.shp) juga wajib disertakan untuk diverifikasi di sistem GIS kementerian.
• Rencana Teknis Kegiatan: Berisi penjelasan detail mengenai spesifikasi kabel, metode penggelaran (misalnya surface lay, trenching, atau directional drilling), kedalaman penguburan kabel, dimensi area yang dimanfaatkan, serta estimasi nilai investasi proyek.
• Profil Kondisi Lingkungan: Menguraikan kondisi eksisting perairan di sepanjang rute kabel, meliputi data oseanografi (arus, gelombang, pasang surut), batimetri (kedalaman laut), jenis substrat dasar laut, dan keberadaan ekosistem penting seperti terumbu karang, padang lamun, atau mangrove di area pendaratan kabel (landing station).
• Kajian Mitigasi Dampak: Dokumen yang menjelaskan potensi dampak kegiatan terhadap lingkungan laut dan masyarakat pesisir, serta strategi mitigasi yang akan dilakukan perusahaan untuk meminimalisir dampak tersebut selama tahap pra-konstruksi, konstruksi, dan pasca-konstruksi/operasi.

Tahapan Prosedur Cara Pengurusan KKPRL Melalui OSS RBA

Sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, proses perizinan di Indonesia telah diintegrasikan melalui satu pintu, yaitu sistem OSS RBA yang dikelola oleh Kementerian Investasi/BKPM. Berikut adalah panduan langkah demi langkah (step-by-step) proses pengurusan KKPRL untuk kabel bawah laut:

1. Registrasi dan Pengajuan di Sistem OSS

Langkah pertama dimulai di portal OSS. Pemrakarsa masuk ke dalam akun OSS perusahaaya, kemudian memilih menu pengajuan perizinan berusaha. Di dalam sistem, pilih aktivitas yang membutuhkan pemanfaatan ruang laut. Selanjutnya, unggah seluruh dokumen persyaratan administratif dan teknis yang telah disiapkan sebelumnya dalam format digital (biasanya PDF dan ZIP untuk file spasial). Setelah semua dokumen diunggah, sistem OSS akan mengirimkaotifikasi permohonan ke sistem internal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2. Verifikasi Administratif oleh KKP

Setelah permohonan masuk, tim dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) KKP akan melakukan verifikasi kelengkapan administratif. Pada tahap ini, petugas hanya memastikan bahwa seluruh dokumen yang dipersyaratkan telah ada dan formatnya sesuai. Jika terdapat dokumen yang tidak lengkap atau tidak terbaca, permohonan akan dikembalikan melalui sistem OSS dengan status perbaikan (dikembalikan untuk dilengkapi).

3. Penilaian Teknis dan Rapat Pembahasan Lintas Sektor

Apabila secara administratif dinyatakan lengkap, proses berlanjut ke penilaian teknis. Ini adalah tahap paling krusial. Tim GIS KKP akan melakukan overlay (tumpang susun) peta rute kabel yang Anda ajukan dengan Peta Rencana Tata Ruang Nasional, RZWP3K Provinsi terkait, Peta Kawasan Konservasi, dan Peta Alur Pipa/Kabel Bawah Laut (Kepmen KP 14/2021).

Untuk proyek kabel bawah laut, biasanya KKP akan mengundang pemrakarsa dalam Rapat Pembahasan Teknis atau Forum Penataan Ruang. Rapat ini melibatkan berbagai instansi terkait, seperti Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL (Pushidrosal) untuk aspek keselamataavigasi dan data batimetri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi setempat. Tujuaya adalah untuk memastikan rute kabel tidak mengganggu kepentingan pertahanan, pelayaran kapal, maupun utilitas bawah laut lain yang sudah ada sebelumnya.

4. Persetujuan dan Penerbitan Tagihan PNBP

Jika seluruh pemangku kepentingan menyetujui rute yang diajukan (atau setelah pemrakarsa melakukan penyesuaian/revisi rute sesuai hasil rapat teknis), KKP akan mengeluarkan Berita Acara persetujuan. Selanjutnya, sistem akan menerbitkan Surat Perintah Bayar (SPB) untuk Penerimaaegara Bukan Pajak (PNBP).

Besaran tarif PNBP untuk kabel bawah laut dihitung berdasarkan formula yang diatur dalam PP 85 Tahun 2021. Faktor penghitungnya meliputi luas area atau panjang lintasan kabel, indeks zona pemanfaatan, serta jenis kegiatan (komersial atau non-komersial). Pemrakarsa diberikan batas waktu tertentu (biasanya maksimal 21 hari kerja) untuk melunasi tagihan PNBP tersebut melalui bank persepsi yang ditunjuk negara.

5. Penerbitan Dokumen KKPRL

Setelah pembayaran PNBP terkonfirmasi oleh sistem kas negara secara otomatis, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan memberikan persetujuan final. Dokumen KKPRL yang sah secara hukum akan diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik (PDF) yang ditandatangani secara digital (e-sign) oleh pejabat berwenang. Dokumen ini dapat diunduh langsung oleh pemrakarsa melalui akun OSS masing-masing perusahaan.

Faktor Penentu Keberhasilan dan Potensi Kendala

Mengurus KKPRL untuk infrastruktur yang membentang puluhan bahkan ratusan kilometer di dasar laut bukanlah perkara yang bisa diselesaikan dalam hitungan hari. Proses ini umumnya memakan waktu antara satu hingga tiga bulan, tergantung pada kompleksitas jalur dan kesiapan dokumen. Ada beberapa faktor dan potensi kendala yang wajib diperhatikan oleh pelaku usaha:

• Berada di Luar Koridor Nasional: Kendala terbesar adalah jika rencana jalur kabel berada di luar alur yang telah ditetapkan dalam Kepmen KP 14/2021. Jika terpaksa harus keluar dari koridor dengan alasan teknis yang kuat (misalnya kedalaman ekstrem atau bahaya seismik), pemrakarsa wajib memberikan justifikasi teknis berupa hasil survei bawah laut yang sangat komprehensif, dan proses persetujuaya akan memakan waktu lebih lama karena membutuhkan rapat koordinasi tingkat tinggi.
• Konflik dengan Kabel atau Pipa Eksisting: Seringkali rute kabel baru harus menyilang (crossing) dengan kabel telekomunikasi atau pipa gas milik perusahaan lain. Pemrakarsa biasanya diwajibkan untuk mengurus Perjanjian Kabel Silang (Crossing Agreement) dengan pemilik infrastruktur eksisting tersebut sebagai syarat lolosnya persetujuan teknis.
• Keakuratan Data Spasial: Penolakan paling sering terjadi karena format file spasial tidak sesuai standar Kementerian. Pastikan Anda melibatkan tenaga ahli Sistem Informasi Geografis (GIS) atau konsultan survei kelautan yang berpengalaman untuk menyusun peta kerja dan daftar koordinat yang akurat.
• Area Konservasi dan Ranjau Sisa Perang: Menghindari kawasan konservasi inti adalah wajib. Selain itu, konsultasi erat dengan Pushidrosal diperlukan untuk memastikan rute terbebas dari area ranjau sisa perang dunia (UXO/Unexploded Ordnance) yang masih banyak tersebar di perairan Indonesia.

Kesimpulan

Pengurusan KKPRL untuk kabel bawah laut merupakan tahapan esensial yang tidak dapat dipandang sebelah mata oleh perusahaan telekomunikasi maupun energi. Regulasi yang mewajibkan KKPRL diciptakan bukan sekadar sebagai proses birokrasi, melainkan sebagai instrumen perlindungan vital bagi ekosistem laut Indonesia serta kepastian hukum bagi nilai investasi proyek itu sendiri.

Melalui persiapan dokumen yang terstruktur, pemahaman yang mendalam mengenai kesesuaian tata ruang, serta proaktif dalam berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta instansi terkait, proses pengajuan melalui sistem OSS RBA dapat dilalui dengan lancar. Pelaku usaha sangat disarankan untuk melakukan studi kelayakan (feasibility study) kelautan yang matang dan menggunakan jasa profesional jika diperlukan, agar rute kabel bawah laut yang direncanakan dapat segera memperoleh persetujuan KKPRL dan beralih ke tahap pelaksanaan konstruksi secara legal, aman, dan berkelanjutan.